RUMAH TANI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 25 Oktober 2026. Meski pemantauan terbaru menunjukkan penurunan jumlah titik panas secara nasional, kebakaran di beberapa kawasan tetap membutuhkan penanganan intensif. Sumatera Selatan justru mencatat kenaikan hotspot, sementara petugas masih berupaya memadamkan api di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat.
Kementerian Kehutanan mencatat 317 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) pada Sabtu, 24 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB. Angka tersebut turun 1.019 titik dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya yang mencatat 1.336 hotspot. Namun, perkembangan antardaerah menunjukkan kondisi yang tidak seragam. Sejumlah wilayah mengalami penurunan, sedangkan Sumatera Selatan justru mencatat peningkatan titik panas.
Perbedaan perkembangan tersebut membuat pemerintah perlu mempertahankan pemantauan dan operasi lapangan. Penurunan hotspot secara nasional belum otomatis menunjukkan seluruh kebakaran sudah padam. Petugas tetap harus memeriksa indikasi panas melalui pengecekan langsung, terutama di kawasan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan tanah.
Hotspot Karhutla Nasional Turun, tetapi Sumatera Selatan Meningkat
Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan memperlihatkan perbedaan jumlah hotspot di sejumlah provinsi yang menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan laporan resmi tertanggal 25 Oktober 2026, pemantauan satelit mendeteksi perkembangan berikut pada enam provinsi yang sebelumnya masuk dalam daftar prioritas nasional.
| Provinsi | Hotspot 23 Oktober 2026 | Hotspot 24 Oktober 2026 |
| Kalimantan Tengah | 785 | 60 |
| Kalimantan Barat | 184 | 55 |
| Sumatera Selatan | 58 | 102 |
| Jambi | 46 | 9 |
| Kalimantan Selatan | 30 | 0 |
| Riau | 0 | 0 |
| Total nasional | 1.336 | 317 |
Sumber: Kementerian Kehutanan, pemantauan SiPongi berdasarkan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, dengan pengamatan hingga pukul 21.00 WIB pada 24 Oktober 2026.
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Kalimantan Tengah mencatat penurunan terbesar di antara provinsi yang tercantum, yakni dari 785 menjadi 60 hotspot. Kalimantan Barat turun dari 184 menjadi 55 titik, sedangkan Jambi turun dari 46 menjadi sembilan titik. Kalimantan Selatan dan Riau tidak mencatat hotspot berkepercayaan tinggi dalam pemantauan tersebut.
Sebaliknya, Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari 58 menjadi 102 hotspot. Perkembangan ini menjadi perhatian karena kebakaran di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Ogan Komering Ilir, memerlukan pengawasan dan penanganan berkelanjutan. Kementerian Kehutanan sebelumnya juga melaporkan operasi pemadaman di Musi Banyuasin, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.
Masyarakat perlu memahami bahwa hotspot tidak selalu menunjukkan satu kejadian kebakaran yang berbeda. Sistem satelit mendeteksi anomali suhu permukaan, sehingga satu kejadian dapat menghasilkan beberapa titik panas. Karena itu, petugas harus melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan keberadaan api, menentukan luas dampak, serta memilih metode pemadaman yang tepat.
Baca Juga : Kebakaran Hutan dan Lahan: Tantangan dan Solusi dalam Sektor Pertanian Indonesia
Kalimantan Tengah Hadapi Ancaman Asap dan Penurunan Kualitas Udara
Kalimantan Tengah masih menghadapi risiko karhutla meskipun jumlah hotspot terbaru menurun tajam. Sebaran kebakaran dan asap tetap menjadi perhatian, terutama ketika warga beraktivitas di sekitar kawasan yang terdampak. Penurunan hasil pemantauan satelit tidak serta-merta menghilangkan paparan asap dari api aktif maupun bara yang masih bertahan di lahan gambut.
Data IQAir pada Minggu, 25 Oktober 2026, memperlihatkan kondisi kualitas udara yang sangat buruk di sejumlah titik di Kalimantan Tengah. Pada pukul 04.00 waktu setempat, halaman pemantauan IQAir untuk Sampit menampilkan indeks kualitas udara AQI US sebesar 370, dengan kategori berbahaya dan konsentrasi PM2.5 sebesar 260,3 mikrogram per meter kubik.
Sementara itu, halaman IQAir untuk Palangka Raya menampilkan AQI US sebesar 872 pada pukul 10.00 waktu setempat. Sistem tersebut juga menampilkan konsentrasi PM2.5 sebesar 512,2 mikrogram per meter kubik dan memberikan kategori berbahaya.
Angka tersebut merupakan cuplikan pada waktu yang tercantum di halaman IQAir, bukan nilai yang berlaku sepanjang hari. IQAir menyatakan bahwa data yang ditampilkan berasal dari model turunan satelit. Pembaca perlu mempertimbangkan metode pengukuran dan waktu pembaruan ketika membandingkan nilai tersebut dengan hasil pemantauan dari stasiun pengukur kualitas udara lainnya.
Partikel PM2.5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Ketika asap menyelimuti permukiman, warga berisiko mengalami iritasi mata, batuk, atau gangguan pernapasan, terutama anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit pernapasan. Kondisi tersebut juga dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaan petani yang mengharuskan mereka berada di luar ruangan.
Bagi masyarakat yang menghadapi asap pekat, pemantauan kualitas udara dan kondisi setempat menjadi langkah penting sebelum beraktivitas di luar rumah. Warga sebaiknya mengurangi kegiatan luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel halus.
Baca Juga : Kementerian Pertanian Memperketat Validasi Data e-RDKK 2027 untuk Pupuk Bersubsidi
Kebakaran Gunung Ciremai Masih Membutuhkan Pemadaman
Di Jawa Barat, kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kabupaten Kuningan, masih menjadi perhatian tim gabungan. Kebakaran mulai terjadi pada Rabu malam, 21 Oktober 2026, sekitar pukul 20.44 WIB di Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan. Hingga laporan perkembangan pada 25 Oktober, BNPB masih memantau penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
Pemantauan menggunakan pesawat tanpa awak dan drone termal sebelumnya menunjukkan penurunan jumlah titik api dari 13 titik pada Kamis, 22 Oktober, menjadi sekitar 10 titik pada Jumat, 23 Oktober. Perkembangan itu menunjukkan bahwa operasi pemadaman telah mengurangi sebagian titik api, tetapi tim belum dapat memastikan seluruh kawasan bebas dari kebakaran.
Petugas menggunakan pemadaman darat dan water bombing atau pengeboman air dari udara untuk menangani titik api. Metode udara membantu menjangkau lokasi yang sulit dicapai personel melalui jalur darat. Sementara itu, tim lapangan menyebar berdasarkan lokasi kebakaran dan terus berupaya menghambat perambatan api.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan Indra Bayu menjelaskan bahwa personel telah melakukan penerbangan untuk mengamati lokasi kebakaran dan titik pengambilan air. Petugas juga mengidentifikasi sejumlah lokasi dengan api cukup besar yang dapat menjadi sasaran pemadaman udara. Pada 23 Oktober, BPBD merencanakan dua hingga tiga kali penerbangan untuk mendukung operasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan logistik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menyampaikan pada 23 Oktober bahwa luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 30 hektare berdasarkan pemantauan udara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengerahkan helikopter untuk membantu memadamkan titik api yang sulit dijangkau. Namun, laporan perkembangan berikutnya masih mencatat kebakaran yang memerlukan penanganan, sehingga petugas tetap perlu memastikan kondisi aktual di lapangan.
Medan terjal, vegetasi kering, dan perubahan angin menjadi tantangan dalam operasi pemadaman. Laporan lapangan menyebutkan bahwa sejumlah titik kebakaran berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut membuat petugas perlu menyesuaikan jalur pendekatan, pembagian personel, dan strategi pemadaman agar operasi berjalan efektif.
Selain mengancam vegetasi, kebakaran di kawasan konservasi berpotensi merusak habitat satwa dan mengganggu fungsi ekologis hutan. Karena itu, petugas tidak hanya perlu memadamkan api yang terlihat di permukaan, tetapi juga memeriksa titik panas yang masih berpotensi menyala kembali.
BNPB Tetapkan Lima Provinsi sebagai Prioritas Karhutla
BNPB mengurangi jumlah provinsi prioritas nasional penanganan karhutla dari enam menjadi lima. Pemerintah mengambil langkah tersebut setelah Riau keluar dari daftar prioritas karena laporan pemantauan menunjukkan tidak ada hotspot berkepercayaan tinggi di provinsi tersebut.
Lima provinsi yang tetap menjadi prioritas nasional adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyampaikan perubahan tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026. Pemerintah tetap meminta seluruh daerah menjaga kesiapsiagaan karena titik panas dapat muncul kembali seiring perubahan kondisi lapangan.
Status prioritas tidak hanya bergantung pada angka hotspot dalam satu kali pemantauan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan perkembangan kebakaran, kondisi lahan, kebutuhan operasi, serta kemampuan daerah mencegah api meluas. Oleh sebab itu, keluarnya Riau dari daftar prioritas nasional tidak berarti pemerintah daerah dapat menghentikan upaya pencegahan.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat operasi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pada 21 Oktober, kementerian mencatat kenaikan hotspot di kedua wilayah tersebut, masing-masing menjadi 198 titik di Kalimantan Tengah dan 131 titik di Sumatera Selatan. Data itu menggambarkan perubahan kondisi yang cepat sebelum pemantauan terbaru pada 24 Oktober kembali menunjukkan penurunan di Kalimantan Tengah, tetapi kenaikan di Sumatera Selatan.
Baca Juga : Mempersiapkan Pertanian di Tengah Perubahan Iklim: Prediksi Musim Hujan dan Dampaknya di Indonesia
Perubahan tersebut menegaskan pentingnya membaca data hotspot berdasarkan tanggal dan waktu pencatatan. Angka dari hari yang berbeda dapat menunjukkan kondisi yang berbeda pula. Untuk menggambarkan situasi terbaru, laporan karhutla perlu menyebutkan waktu pemantauan serta membedakan indikasi panas dari kejadian kebakaran yang telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan langsung.
Kementerian Kehutanan Perkuat Pemadaman Darat dan Udara
Kementerian Kehutanan bersama Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan unsur terkait terus menjalankan penanganan karhutla di wilayah prioritas. Tim lapangan melakukan patroli, memeriksa indikasi hotspot, memadamkan api, membasahi lahan, serta mendinginkan area yang berpotensi menyimpan bara.
Pada 25 Oktober, Kementerian Kehutanan melaporkan kesiapan 49 unit armada udara untuk mendukung operasi nasional. Armada tersebut terdiri atas 32 unit yang mendukung water bombing serta 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Kesiapan armada membantu petugas menjangkau kawasan yang sulit diakses sekaligus mendukung upaya mengurangi risiko penyebaran api.
Penanganan lahan gambut membutuhkan perhatian khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan dan menyisakan bara setelah kobaran di atas tanah terlihat padam. Kondisi ini membuat petugas perlu melakukan pembasahan dan pendinginan lanjutan. Tim juga harus memeriksa kembali lokasi yang sebelumnya terbakar sebelum menyatakan suatu area benar-benar aman.
Di tingkat masyarakat, pencegahan kebakaran tetap bergantung pada perilaku warga dan pengawasan di kawasan rawan. Pembukaan lahan dengan cara membakar dapat memicu kebakaran yang meluas ketika vegetasi mengering atau angin mempercepat perambatan api. Pemerintah daerah dan petugas lapangan terus mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan maupun meninggalkan sumber api tanpa pengawasan.
Baca Juga : Sektor Pertanian Sumbang 12,67 Persen PDB, Pendorong Utama Ekonomi Indonesia di Kuartal I 2026
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sejumlah Kota
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan ringan di sejumlah kota besar pada Minggu, 25 Oktober 2026. Prakirawan BMKG Nazmi Nariyah menyebutkan bahwa potensi tersebut mencakup Padang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar. BMKG juga memasukkan Palangka Raya, Pangkal Pinang, Banjarmasin, serta Manado dalam daftar kota yang berpotensi mengalami hujan ringan.
Prakiraan tersebut memberikan gambaran kondisi cuaca harian, tetapi tidak menjamin seluruh kawasan kebakaran akan menerima hujan dengan intensitas yang sama. Hujan lokal dapat memiliki sebaran yang terbatas, sedangkan kebutuhan pemadaman di lapangan bergantung pada lokasi api, kondisi vegetasi, kelembapan lahan, dan akses terhadap sumber air.
BMKG juga mengingatkan bahwa meskipun kondisi kering masih mendominasi di sejumlah wilayah, hujan sedang hingga lebat dapat terjadi secara lokal. Karena itu, petugas perlu memadukan informasi prakiraan cuaca dengan pemantauan hotspot, pengecekan lapangan, dan perkembangan kondisi kebakaran untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
Baca Informasi Lengkap Lainnya Seputar Dunia Pertanian Hanya di Buletin Pertanian Agrinow!
