Dalam lampiran “F” Peraturan Dirjen Daglu No.31/2023, terdapat aturan bahwa proses penerbitan SPI bawang putih dapat dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri Perdagangan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut. Langkah ini menimbulkan pertanyaan terkait netralitas proses impor dan kemungkinan campur tangan politis dalam penetapan SPI. Yeka juga menyampaikan bahwa pelapor, yang merupakan importir bawang putih, mengalami diskriminasi dalam mengajukan SPI. Diduga bahwa Kemendag tidak menerapkan prosedur first in first served dalam penerbitan SPI, menciptakan keraguan terhadap transparansi dan keadilan dalam penyaluran kuota impor.
Kritik yang dilontarkan oleh Ombudsman membuka pintu untuk evaluasi mendalam terhadap prosedur impor bawang putih di Indonesia. Diperlukan kejelasan dan transparansi dari kedua kementerian terkait untuk menjamin bahwa kebijakan impor dilaksanakan dengan adil, sesuai prosedur, dan tidak melibatkan unsur politis yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, tuntutan untuk reformasi dalam sistem penerbitan RIPH dan SPI muncul sebagai langkah krusial untuk menghindari kontroversi serupa di masa mendatang.
Baca Juga : Cara budidaya caisim organik
Masyarakat, terutama para pelaku usaha di sektor hortikultura, menanti kejelasan dari pemerintah terkait permasalahan ini. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam menangani isu impor bawang putih tidak hanya mendukung stabilitas pasar, tetapi juga menciptakan kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan menyeluruh dan langkah konkret untuk memperbaiki sistem impor yang sedang kontroversial ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
