Selain itu, pengaturan harga patokan ini juga mendukung pembudidayaan benur lobster baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Dengan harga yang terjamin, para pembudidaya akan lebih termotivasi untuk melakukan budidaya benur lobster secara berkelanjutan.
Hal ini akan berdampak positif pada industri perikanan nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian negara.
Namun demikian, implementasi regulasi ini juga memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap harga patokan harus dilakukan secara ketat untuk menghindari praktik ilegal seperti penjualan benur di bawah harga patokan atau pemalsuan data produksi.
Baca Juga : Sejarah Panjang Kelapa Sawit di Indonesia
Selain itu, edukasi dan pelatihan juga perlu diberikan kepada para nelayan agar mereka memahami pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
Sementara itu, KKP juga sedang menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.
Rancangan peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan di perairan Indonesia.
Namun, proses penyusunan peraturan ini masih dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam proses regulasi di tingkat pemerintah, di mana berbagai aspek hukum dan kepentingan harus dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum sebuah regulasi dapat diterapkan secara efektif.
Baca Juga : Mengenal Manfaat Ekonomis dan Ekologis Tumbuhan Tancang (Bruguiera gymnorrhiza)
Dengan demikian, pengaturan harga patokan terendah untuk benih bening lobster merupakan langkah yang penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi keberlangsungan sumber daya kelautan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan mengoptimalkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional.
Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini akan bergantung pada kerjasama antara pemerintah, nelayan, dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya kelautan.
