Rumah Tani – Industri kakao global sedang menghadapi salah satu fase paling menegangkan dalam sejarah modernnya. Di satu sisi, harga kakao internasional sempat melonjak ke rekor tertinggi sepanjang 2024–2025, menciptakan euforia di kalangan petani dan pelaku pasar. Namun di sisi lain, paradoks justru muncul di Pantai Gading sebagai produsen kakao terbesar dunia. Negara yang menyumbang sekitar 40% pasokan kakao global ini kini berhadapan dengan ancaman penumpukan hingga 200 ribu ton stok di gudang-gudang mereka. Situasi ini bukan sekadar persoalan lokal, melainkan potensi guncangan besar bagi rantai pasok cokelat dunia yang bernilai miliaran dolar.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kebijakan harga domestik kakao yang tidak sinkron dengan dinamika pasar ekspor bisa menciptakan risiko sistemik. Pemerintah Pantai Gading melalui Coffee and Cocoa Council (CCC) menetapkan harga beli petani yang sangat tinggi demi melindungi kesejahteraan mereka. Sayangnya, ketika harga kakao internasional mulai terkoreksi, kebijakan tersebut justru menciptakan jurang antara harga domestik dan harga ekspor. Ketidakseimbangan ini menjadi akar dari ancaman stok kakao yang terus menumpuk tanpa pembeli.
Bagi masyarakat awam, situasi ini mungkin terdengar seperti persoalan teknis perdagangan. Namun pada kenyataannya, krisis kakao ini bisa berdampak langsung pada harga cokelat yang kita beli di supermarket, stabilitas ekonomi negara produsen, hingga masa depan jutaan petani kecil di Afrika Barat. Mari kita kupas satu per satu akar masalah, dinamika pasar, hingga potensi solusi yang sedang dipertimbangkan.
Super-Siklus Harga Kakao
Lonjakan harga kakao yang terjadi pada 2024 tidak datang tanpa sebab. Fenomena ini sering disebut sebagai “super-siklus” harga kakao, di mana berbagai faktor saling bertumpuk dan menciptakan tekanan pasokan luar biasa. Perubahan iklim akibat El Niño membawa cuaca ekstrem ke wilayah Afrika Barat, pusat produksi kakao dunia. Hujan berlebih memicu penyebaran penyakit tanaman, sementara kekeringan panjang menghambat pertumbuhan buah kakao.
Penyakit seperti busuk buah (black pod disease) dan virus pucuk bengkak (swollen shoot virus) menyebar cepat di perkebunan kakao yang sudah tua dan kurang peremajaan. Akibatnya, produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana turun drastis. Mengingat kedua negara ini menyumbang lebih dari 60% produksi kakao dunia, penurunan tersebut langsung menciptakan defisit global selama beberapa musim berturut-turut.
Di bursa komoditas seperti ICE Futures U.S., harga kakao melonjak hingga melewati batas psikologis tertinggi dalam sejarah. Namun seperti hukum pasar pada umumnya, harga tinggi memicu penyesuaian. Saat produksi mulai menunjukkan pemulihan pada musim 2025/2026, permintaan justru melemah karena harga cokelat terlalu mahal bagi konsumen. Koreksi harga pun tak terhindarkan, dan di sinilah masalah baru muncul bagi sistem harga kakao di Pantai Gading.
Kebijakan Harga Tinggi Pemerintah dan Realitas Pasar Ekspor
Sistem kakao di Pantai Gading dikendalikan ketat oleh pemerintah melalui CCC yang menetapkan harga tetap untuk petani di awal musim. Tujuannya sangat mulia: memberikan kepastian pendapatan bagi petani kecil agar tidak terjerumus dalam kemiskinan. Pada musim 2025/2026, harga beli kakao ditetapkan sebesar 2.800 CFA franc per kilogram, angka rekor yang mencerminkan optimisme atas lonjakan harga global sebelumnya.
Baca Juga : Gelombang Panas di Bulan Februari Mengancam Produksi Gandum di Punjab dan Haryana
Namun di saat yang sama, harga kontrak ekspor kakao di pasar internasional mulai turun. Ketika harga dunia lebih rendah daripada harga beli domestik ditambah biaya logistik dan pajak, eksportir menghadapi potensi kerugian besar. Mereka menjadi sangat berhati-hati, bahkan menunda pembelian kakao di tingkat desa. Rantai distribusi pun tersumbat.
Akibatnya, kakao yang seharusnya mengalir dari kebun ke pelabuhan justru menumpuk di gudang koperasi dan pelabuhan utama seperti San Pedro dan Abidjan. Jika situasi ini terus berlanjut, stok bisa mencapai 200 ribu ton. Ini bukan sekadar angka, melainkan beban fiskal dan operasional yang sangat berat bagi negara.
Standoff antara Pemerintah dan Perusahaan Multinasional
Ketegangan di sektor kakao Pantai Gading mencerminkan pertarungan kepentingan antara regulator negara dan perusahaan multinasional yang menguasai ekspor. Eksportir besar dituduh sengaja memperlambat pembelian kakao untuk menekan pemerintah agar menurunkan harga beli petani. Strategi ini menciptakan semacam “perang dingin” dalam rantai pasok.
Di sisi lain, CCC berada dalam tekanan dari serikat petani yang menuntut pembayaran tepat waktu. Tanpa pembeli yang menyerap kakao, koperasi tidak memiliki likuiditas untuk membayar petani. Situasi ini berbahaya karena petani bisa terpaksa menjual di bawah harga resmi kepada tengkulak demi mendapatkan uang tunai cepat.
Baca Juga : Mengenal Penyakit Layu Bakteri pada Tanaman Hortikultura
Pemerintah bahkan menjanjikan pembelian darurat hingga lebih dari 100 ribu ton kakao dengan biaya ratusan juta dolar. Namun langkah ini memerlukan pendanaan besar dan kapasitas penyimpanan memadai. Jika tidak dikelola dengan baik, solusi ini justru bisa memperparah masalah.
Dampak Langsung terhadap Petani kakao
Petani kakao kecil adalah pihak yang paling rentan dalam krisis ini. Mereka rata-rata menggarap lahan 2–5 hektar dan sangat bergantung pada stabilitas harga. Lonjakan harga kakao global pada 2024 memang sempat memberikan harapan, namun distorsi kebijakan bisa merusak manfaat tersebut.
Penundaan pembayaran akibat stok menumpuk membuat petani kesulitan membeli pupuk, pestisida, atau membiayai sekolah anak. Ketika arus kas di desa tersendat, dampaknya meluas ke ekonomi lokal. Kepercayaan terhadap sistem harga pemerintah pun bisa terkikis.
Dalam jangka panjang, krisis kakao ini dapat mendorong pembeli global mencari alternatif di negara lain seperti Ekuador atau Indonesia. Diversifikasi sumber pasokan menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada Afrika Barat, yang berarti dominasi Pantai Gading dalam pasar kakao global bisa perlahan terkikis.
