Menelisik Regulasi Ekspor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Masa Depan yang Berkelanjutan

Rumah Tani, Ekspor Ikan dan Produk Perikanan – Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah perairan yang sangat besar, Indonesia diberkahi dengan kekayaan laut yang luar biasa. Salah satu sektor andalan yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah ekspor ikan dan produk perikanan. Tak hanya menjadi sumber devisa negara, sektor ini juga memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan lapangan kerja serta kebutuhan pangan nasional.

Namun, untuk menjaga keberlanjutan potensi ini, ekspor ikan dan produk perikanan harus dikelola secara bijaksana, dengan regulasi yang tepat dan pengawasan yang ketat. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap dan mudah dipahami mengenai bagaimana Indonesia mengatur dan mengelola ekspor ikan dan produk perikanan demi masa depan yang lebih cerah.

Fondasi Hukum dalam Ekspor Ikan dan Produk Perikanan

Regulasi mengenai ekspor ikan dan produk perikanan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang yang menjadi payung utama adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menetapkan prinsip pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Artinya, setiap kegiatan penangkapan maupun ekspor harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut dan populasi ikan di dalamnya. Hal ini sangat penting agar ekspor ikan dan produk perikanan tidak menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang justru akan merugikan semua pihak di masa depan.

Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan secara terpadu. Dalam konteks ekspor ikan dan produk perikanan, undang-undang ini menjadi dasar kebijakan lintas sektor seperti pelabuhan, tata ruang laut, dan konservasi perairan.

Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 yang lebih teknis dan rinci dalam mengatur kegiatan usaha perikanan, termasuk persyaratan administratif dan teknis untuk ekspor.

Tak kalah penting, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menerbitkan berbagai Peraturan Menteri sebagai panduan teknis dalam pelaksanaan ekspor ikan dan produk perikanan.

Misalnya, Permen KP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar kualitas internasional. Semua regulasi ini saling bersinergi dalam menjaga agar ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia tetap kompetitif dan bertanggung jawab.

Prosedur dan Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Ekspor Ikan dan Produk Perikanan

Dalam praktiknya, proses ekspor ikan dan produk perikanan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pertama-tama, setiap eksportir harus memiliki legalitas usaha yang lengkap, seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa dokumen ini, pelaku usaha tidak akan bisa memulai kegiatan ekspor secara legal.

Langkah berikutnya adalah mendaftarkan diri ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai eksportir resmi. Pendaftaran ini bertujuan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku ekspor ikan dan produk perikanan, serta memastikan bahwa ekspor yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Baca Juga : Laut Kaya, Regulasi Ketat : Mengapa Undang-Undang Perikanan Penting?

Selain itu, produk yang akan diekspor juga harus memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan. Ini mencakup penerapan sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) dan sertifikat kesehatan dari laboratorium yang berwenang.

Yang tidak kalah penting, setiap produk ekspor wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk menunjukkan bahwa produk tersebut benar berasal dari Indonesia. Dokumen lain seperti faktur, packing list, dan bill of lading juga harus disiapkan dengan lengkap.

Di tahap akhir, produk akan diperiksa oleh karantina untuk memastikan bebas dari penyakit dan hama. Semua prosedur ini dirancang agar ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia bisa diterima dengan baik di pasar internasional.

Jenis Ikan yang Dibatasi dan Dilarang dalam Ekspor

Dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia, pemerintah juga mengatur ketat jenis-jenis ikan yang boleh diekspor. Tidak semua jenis ikan bebas untuk dijual ke luar negeri, karena beberapa di antaranya masuk dalam daftar spesies yang dilindungi atau terancam punah.

Oleh karena itu, dalam konteks ekspor ikan dan produk perikanan, pemerintah membuat daftar khusus ikan yang dilarang atau dibatasi ekspornya demi konservasi sumber daya laut.

Sebagai contoh, beberapa jenis hiu dan pari manta termasuk dalam daftar ikan yang dilarang ekspornya karena statusnya yang terancam punah. Selain itu, ada pula pembatasan ukuran untuk beberapa jenis ikan.