Peran Kebijakan dan Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Hutan
Upaya mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management) tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara kebijakan publik yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Keberhasilan menjaga kelestarian hutan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi atau kebijakan formal, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat—terutama komunitas adat dan lokal—dilibatkan sebagai subjek utama dalam tata kelola sumber daya hutan.
1. Peran Kebijakan dan Kelembagaan dalam Tata Kelola Hutan
Dari sisi kelembagaan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan yang bertujuan memperkuat kerangka pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim. Salah satu langkah strategis adalah mendorong partisipasi sektor swasta dalam mekanisme kredit karbon, yang diintegrasikan dengan target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Melalui kebijakan ini, entitas bisnis diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengambil bagian dalam mitigasi emisi karbon melalui investasi pada proyek-proyek konservasi hutan dan restorasi ekosistem.
Selain itu, Indonesia telah mengembangkan kerangka kebijakan nasional REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) sebagai bagian dari komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim. Kerangka tersebut meliputi pembentukan kelembagaan nasional yang terkoordinasi, sistem MRV (Measurement, Reporting, and Verification) untuk pemantauan karbon hutan, serta penerapan mekanisme pengaman sosial dan lingkungan (safeguards) yang memastikan bahwa pelaksanaan proyek REDD+ tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat lokal dan ekosistem (Wong et al., 2022). Melalui pendekatan ini, kebijakan nasional diarahkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam implementasi program mitigasi berbasis hutan.
Di samping itu, program Perhutanan Sosial menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan hutan lestari. Program ini memberikan hak kelola kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan komunitas lokal atas kawasan hutan tertentu agar mereka dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya alam, sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, kebijakan ini berupaya mengubah paradigma pengelolaan hutan dari berbasis kontrol negara menuju pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat (community-based forest management).
2. Keterlibatan Masyarakat Adat dan Lokal sebagai Penjaga Hutan
Secara sosial-ekologis, masyarakat adat dan komunitas lokal memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat cenderung memiliki tingkat deforestasi lebih rendah dan keanekaragaman hayati lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang dikelola secara komersial. Oleh karena itu, masyarakat adat sering disebut sebagai “The Best Guardians of the Forest”, atau penjaga terbaik kelestarian hutan.
Baca Juga : Klasifikasi Habitus Tumbuhan Berdasarkan Morfologi
Pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah kelola tradisional (customary territories) merupakan langkah strategis untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, kesetaraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks kelembagaan adat, berbagai lembaga adat memiliki peran aktif dalam menjaga kelestarian hutan, misalnya melalui kegiatan patroli hutan, pengawasan berbasis komunitas, reboisasi, dan restorasi ekosistem lokal. Namun, pelaksanaan program semacam ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep perhutanan sosial, minimnya dukungan teknis dan finansial, serta konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan konsesi.
Selain pengakuan hak, mekanisme pembagian manfaat (Benefit Sharing Plan) dalam proyek-proyek perlindungan hutan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Pembagian manfaat yang adil, transparan, dan partisipatif memastikan bahwa hasil dari pembayaran reduksi emisi (emission reduction payments) dapat diakses secara proporsional oleh semua pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun komunitas lokal. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.
Solusi Strategis: Reforestasi, Agroforestri, dan Mekanisme Kredit Karbon
Upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian hutan tropis di Indonesia memerlukan penerapan strategi multidimensi yang tidak hanya berfokus pada aspek ekologis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Tiga pendekatan utama yang dinilai efektif untuk mencapai tujuan tersebut meliputi reforestasi/restorasi ekosistem, pengembangan sistem agroforestri berkelanjutan, serta penerapan mekanisme kredit karbon (carbon credit) sebagai instrumen pasar berbasis lingkungan.
A. Reforestasi dan Restorasi Ekosistem
Reforestasi dan restorasi hutan merupakan strategi fundamental dalam mengembalikan fungsi ekologis hutan yang telah terdegradasi. Program ini mencakup kegiatan rehabilitasi lahan kritis, pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, serta penanaman kembali di kawasan hutan yang kehilangan tutupan vegetasinya akibat deforestasi atau kebakaran (Putri et al., 2025). Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kembali kapasitas penyerapan karbon (carbon sequestration) hutan sekaligus memperbaiki struktur tanah, menjaga keseimbangan hidrologis, dan memulihkan habitat bagi keanekaragaman hayati.
Namun demikian, efektivitas reforestasi dalam mengimbangi hilangnya hutan alam primer masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekosistem yang direstorasi untuk meniru fungsi ekologis hutan asli, terutama pada ekosistem gambut dan mangrove yang memiliki karakteristik biogeokimia kompleks dan tingkat pemulihan alami yang sangat lambat. Selain itu, keberhasilan restorasi juga sangat bergantung pada pemilihan spesies lokal, pengawasan pasca-penanaman, serta keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan jangka panjang.
Baca Juga : Batang Tanaman Cabai Berkayu atau Tidak?
B. Agroforestri sebagai Sistem Produksi Berkelanjutan
Agroforestri didefinisikan sebagai sistem pengelolaan lahan terpadu yang mengombinasikan praktik kehutanan dengan kegiatan pertanian dan peternakan secara harmonis (Triwanto, 2019). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pedesaan, tetapi juga berperan dalam penyerapan karbon atmosfer, konservasi tanah dan air, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati.
Secara historis, petani tradisional Indonesia telah menerapkan bentuk-bentuk agroforestri sederhana, seperti sistem tumpangsari dan kebun campuran, yang terbukti mampu menjaga keberlanjutan ekologis sekaligus memenuhi kebutuhan subsistensi. Praktik-praktik ini mencerminkan kearifan lokal yang telah berkembang secara turun-temurun dalam mengelola sumber daya alam secara adaptif terhadap kondisi lingkungan.
Namun, penerapan sistem agroforestri modern masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah ketidakpastian hukum terkait kepemilikan dan status lahan, karena sebagian besar lahan yang digunakan petani berada di dalam kawasan hutan negara. Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi petani untuk berinvestasi jangka panjang dalam sistem agroforestri. Selain itu, akses terhadap penyuluhan kehutanan dan teknologi ramah lingkungan masih sangat terbatas, terutama di wilayah terpencil, sehingga menghambat penyebaran praktik pengelolaan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang memperkuat hak kelola masyarakat, meningkatkan kapasitas teknis petani, dan memastikan adanya dukungan insentif ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku agroforestri.
C. Mekanisme Kredit Karbon (Carbon Credit) sebagai Instrumen Ekonomi Lingkungan
Kredit karbon (carbon credit) merupakan instrumen berbasis pasar yang dirancang untuk memberikan nilai ekonomi pada tindakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) (Farhan et al., 2025). Melalui mekanisme ini, setiap pihak—baik pemerintah, perusahaan, maupun komunitas lokal—yang berhasil mengurangi emisi atau meningkatkan penyerapan karbon berhak memperoleh sertifikat karbon yang dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, kredit karbon berfungsi sebagai insentif finansial yang mendorong inovasi hijau, meningkatkan investasi dalam proyek-proyek konservasi, serta menciptakan peluang ekonomi baru berbasis keberlanjutan.
Menurut Tektona et al (2024) dalam konteks implementasi, terdapat dua skema utama dalam mekanisme pasar karbon:
- Perdagangan Emisi (Emission Trading System/ETS), di mana entitas dengan emisi di bawah batas yang telah ditetapkan (cap) dapat menjual kelebihan kuotanya kepada pihak lain yang belum memenuhi target emisi.
- Opsi Imbal Jasa Emisi (Emission Offsets), yaitu transaksi kredit karbon yang berasal dari kegiatan pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon di luar target NDC, sehingga menghasilkan surplus karbon yang dapat diperdagangkan.
Meskipun mekanisme ini menjanjikan potensi ekonomi dan lingkungan yang besar, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial. Diperlukan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang transparan, akurat, dan kredibel untuk menjamin validitas kredit karbon yang diterbitkan. Selain itu, isu keadilan sosial dan distribusi manfaat (benefit sharing) menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks proyek-proyek yang dilaksanakan di wilayah masyarakat adat dan lokal. Prinsip transparansi, partisipasi, dan keadilan harus diintegrasikan agar manfaat dari pasar karbon tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri besar, tetapi juga oleh komunitas penjaga hutan yang berperan langsung dalam penyerapan karbon.
Artikel ini sudah terbit dengan judul yang sama di GreenWood : Buletin Ilmu Kehutanan
